Get Adobe Flash player

AGENDA TAHUNAN KPU

1. Pemilu BUPATI 2008
2. Pemilu LEGISLATIF 2009
3. Pemilu PRESIDEN 2009
4. Pemilu GUBERNUR 2012
5. Pemilu BUPATI 2013
6. Pemilu LEGISLATIF 2014
7. Pemilu PRESIDEN 2014

GALERY KEGIATAN KPU KUBU RAYA

Kuliah Umum Dengan Ketua DKPP RI

652015_ketua dkpp







kpu-kalbarprov.go.id, Pontianak(03/06/15), Universitas Tanjungpura (UNTAN) menghadirkan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI untuk memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Untan di Lt.3 Rektorat Untan.

Hadir dalam kuliah umum ini Pembantu Rektor Untan, Dekan, Ketua Lembaga, Pejabat di lingkungan Untan, Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat, Ketua Bawaslu Provinsi Kalimnantan Barat, serta kurang lebih 400 mahasiswa Untan turut mengikuti kuliah umum tersebut.

Rektor Untan, Prof. Dr. H. Thamrin Usman, DEA dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas kehadiran ketua DKPP RI tersebut. Beliau juga berharap kuliah umum ini bisa menambah pengetahuan mahasiswa dalam bidang hukum.

Usai sambutan dari Rektor Untan, acara dilanjutkan dengan penyampaian materi dari Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

Pada kuliah umum yang bertema "Konstitusi Etik dan Hukum dalam Aplikasi Penegakan Hukum untuk Mencapai Kesejahteraan Masyarakat" ini, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2003 - 2008, sharing dan berbagi pandangan tentang hukum baik secara teori maupun praktek.

"Pendekatan hukum tidak akan menyelesaikan masalah kompleksitas dalam kehidupan perilaku manusia modern, oleh karena itu butuh sistem kontrol tambahan yang tidak usah diperdebatkan lagi yaitu sistem etika untuk menopang sistem hukum. Kedua sistem ini harus bersinergi antara satu sama lain agar dapat berjalan dengan baik. Semua jenis pelanggaran hukum juga merupakan pelanggaran etika, namun tidak semua pelanggaran etika identik dengan pelanggaran hukum", ungkap Jimly.

Usai penyampaian materi, moderator memandu sesi tanya jawab. Peserta termasuk para dosen yang hadir ikut serta mengajukan pertanyaan terkait materi yang disampaikan.

Usai sesi tanya jawab dilanjutkan dengan memberikan cinderamata dari Untan kepada Jimly Asshiddiqie.

 

Sumber : http://kpu-kalbarprov.go.id

 















Penyelenggara Pemilu Jangan Jadi Sumber Konflik

202015_konflik

Jakarta, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Husni Kamil Manik mengimbau penyelenggara pemilu didaerah agar tidak menjadi aktor pemicu konflik dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada). Senin (01/6)

“Menyangkut pengelolaan konflik, kami menekankan kepada seluruh penyelenggara pemilu didaerah agar mereka tidak menjadi sumber konfik. Ini kata kuncinya. Kenapa? Karena pada dasarnya tanpa pilkada pun masyarkat punya potensi konflik setempat. Apakah faktor ekonomi, sosial, atau faktor politik,” ujarnya.

Ia percaya semua proses pemilihan kepala daerah dapat berlangsung lancar jika penyelenggara pemilu didaerah dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

“Bagi saya, kami bertanggung jawab untuk menekankan kepada penyelenggara pemilu agar tidak menjadi sumber konflik. Kalau itu terjadi, Insya Allah semua proses ini (pilkada) bisa dipercaya,” jelas Husni.

Selain bertanggung jawab kepada tugas dan fungsi, koordinasi menjadi fokus lain yang perlu diperhatikan oleh KPU dan KPU daerah. Dengan koordinasi, menurutnya pendistribusian tanggung jawab dapat berjalan dengan baik.

“Bagi kami yang paling penting adalah koordinasi antar lini. Di pusat bisa jalan,daerah juga bisa jalan. Kalau itu bisa berjalan, pembebanan tanggung jawab ini bisa terdistribusi. Semua berjalan sesuai dengan amanat undang-undang. Itu sudah sangat meringankan kami (KPU),” lanjutnya.

Dengan sikap disiplin dan akuntabel KPU sebagai penyelenggara pemilu, Ia berharap potensi konflik dan pengajuan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di pilkada menjadi minim.

“Mudah-mudahan dengan kedisiplinan (KPU), dan dukungan masyarakat luas, tidak banyak sengketa ke Mahamah Konstitusi. Kami berupaya mempublikasi dokumen penting secara luas, sehingga masyarakat bisa mengambil dan membandingkan antara dokumen yang ada, dengan yang mereka saksikan dilapangan,” kata Husni.

Hal itu diutarakanya saat menjadi narasumber dalam talkshow Realitas Politik TVRI di lobi Gedung Penunjang Operasional (GPO) TVRI, Jalan Gerbang Pemuda No. 8 Jakarta yang turut mengundang Gubernur Provinsi Maluku, Said Assagaff, dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Heru Sudjatmoko via teleconference.

Narasumber lainnya, Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo berkeyakinan bahwa pilkada 2015 dapat berjalan sukses, meskipun potensi konflik tetap ada.

“Saya kira potensi akan muncul, tetapi dengan deteksi dini, ini bisa di antisipasi. Sekarang dengan aturan undang-undang dan Peraturan KPU yang ada bisa mempersempit gerakan yang menjurus kearah-arah anarkis,” ujar Tjahyo.

Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Heru Sudjatmoko menambahkan, selain meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi, Ia menilai bahwa masyarakat sudah dewasa dalam menyikapi isu-isu negatif dalam pilkada yang dilakukan oleh pihak tertentu.

“Saya melihat bahwa kewaspadaan dan langkah-langkah antisipasi itu penting. Tetapi sisi lain saya lihat pendewasaan masyarakat sudah nampak sekali. Saya kira udah terbiasa lah ya, semakin cerdas, semakin tenang. Jadi misalnya ada yang mau main-main pun harus hati-hati, karena belum tentu dipilih. Saya kira ini positif dalam pendewasaan demokrasi kita,” paparnya.

Sumber : kpu.go.id



Tanggal 3 Juni 2015, KPU Terima DP4 Dari Mendagri

872015_dp4
Jakarta, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Ferry Kurnia Rizkiyansyah menyatakan bahwa prosesi pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2015 akan diawali dengan penyerahan Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo pada 3 Juni 2015 mendatang, (28/5).


Hal itu diungkapkanya saat Penyuluhan Peraturan KPU tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 di Ruang Sidang Utama KPU RI, Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta.


“Pada Tanggal 3 Juni 2015, KPU secara resmi akan menerima DP4 Pilkada yang akan diserahkan secara langsung oleh bapak Menteri Dalam Negeri kepada KPU. Itu menjadi poin penting bagi kami untuk melangkah dalam aktivitas pemutakhiran daftar pemilih,” kata Ferry dihadapan peserta penyuluhan.


Selanjutnya KPU akan melakukan analisis atas DP4 itu dengan daftar pemilih Pilpres 2014. Setelah diumumkan, DP4 hasil analisis itu akan digunakan oleh KPU/KIP kabupaten/kota dalam menyusun daftar pemilih pilkada.


“Setelah kita terima, DP4 itu akan kita analisis dan juga sinkronisasi dengan daftar pemilih terakhir, Pilpres 2014 yang lalu. Selesai analisis, kita umumkan, baru kita sampaikan pada teman-teman didaerah untuk dilakukan proses pemutakhiran,” tutur dia.


Ia berharap setelah KPU kabupaten/kota menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS), masyarakat dapat memberi tanggapan dan masukan untuk meningkatkan akurasi dan penyempurnaan daftar pemilih tersebut.


“DPS yang sudah dilakukan coklit dilapangan ini perlu kiranya mendapat tanggapan dan masukan dari masyarakat untuk perbaikan proses aktivitas pemutakhiran data pemilih yang ada. Kita berharap ada dukungan masyarakat, jika diyakini ada pemilih yang belum terdaftar dalam DPS yang disusun,” urainya.


Mengingat mobilitas pemilih yang dinamis, KPU akan memberi ruang kepada pemilih yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) melalui Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Pada pilkada serentak ini, KPU memfasilitasi pemilih tersebut melalui DPTb-1 dan DPTb-2.


“Perlu kita pahami bahwa urusan pemilih dan kependudukan ini sangat dinamis, maka KPU memberi ruang kepada pemilih yang belum ter-cover dalam DPT. Hal itu kita tuangkan dalam Daftar Pemilih Tambahan. Jadi tetap ada ruang bapak/ibu sekalian, misalnya konstituen bapak/ibu sekalian belum terdaftar dalam DPT, nantinya ada ruang yang namanya Daftar Pemilih Tambahan,” lanjut dia.


Kebijakan itu diuraikan dalam pasal 20 hingga pasal 30 PKPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU No. 4 Tahun 2015 dapat diunduh di sini /red.)


Penyuluhan PKPU pelaksanaan pilkada serentak yang dihadiri oleh 12 Partai Politik peserta pemilu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemerhati pemilu, dan media massa itu akan berlangsung selama 2 (dua) hari (Kamis dan Jumat, 28, 29 Mei 2015) di Ruang Sidang Utama KPU RI.


Kegiatan tersebut dilakukan untuk memberikan pemahaman dan persepsi yang sama mengenai PKPU yang telah disusun oleh KPU dalam penyelenggaraan pilkada serentak sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.


Sumber : kpu.go.id




Pemilu Harus Kreatif Tanpa Stigma Negatif Masyarakat

822015_riset1

Surabaya, Berkaca pada Pemilihan Umum Tahun 2014, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berpengalaman bekerja ditengah keterbatasan anggaran. Untuk itu, KPU harus bisa bekerja lebih kreatif, karena penyelenggaraan pemilu itu jangan sampai ada kesan menyeramkan atau stigma negatif di masyarakat. Masyarakat harus merasa nyaman untuk memilih kandidat yang mereka sukai, Selasa (13/5).

KPU telah menyelenggarakan berbagai kegiatan, antara lain duta pemilu, lomba jingle, maskot pemilu, dan aktivitas penting lainnya. Kegiatan tersebut bisa disinergikan dengan pusat pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Jadi, sosialisasi aktif itu tidak hanya menempelkan baliho, poster, dan flyer, tetapi harus ada desain khusus yang efektif, sehingga penting adanya riset pemilu.

"KPU juga harus menyiapkan berbagai perangkat untuk mendukung akses data bagi publik, kemudian merekrut jaringan kehumasan. Selanjutnya, media relation juga penting untuk dilakukan, antara lain media visit, press release, press tour, dan coffee morning, serta pemanfaatan media sosial juga harus optimal dalam upaya memberikan informasi kegiatan KPU dan penyelenggaraan pemilu," papar Komisioner KPU RI Ferry Kurnia Riskiyansyah dalam kegiatan Konsolidasi Program Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat di Surabaya.

Sementara itu, Ketua KPU RI Husni Kamil Manik menegaskan partisipasi masyarakat tidak hanya pada saat pemungutan suara, tetapi dari proses awal sampai akhir tahapan pemilu dibutuhkan partisipasi masyarakat. Mengukur partisipasi masyarakat pada saat pemungutan suara memang lebih mudah menghitungnya, tetapi sulit mengukur partisipasi masyarakat dalam pemutakhiran data pemilih, seperti mengecek DPS, DPSHP, dan DPT, serta keikutsertaan masyarakat dalam kampanye.

"Pada semua tahapan, partisipasi masyarakat sangat penting, karena pada masa orde baru itu dimanipulasi, karena cenderung dimobilisasi oleh kekuatan kekuasaan pada waktu itu. Untuk itu, jika ingin meneruskan kualitas penyelenggaraan pemilu yang demokratis, istilah mobilisasi itu tadi dirubah arahnya menjadi partisipasi. Meskipun masih saja ada upaya mobilisasi, kalau dulu oleh kekuasaan, sekarang bergeser ke politik uang," ujar Husni.

Sosialisasi penting dilakukan sesuai porsi dan target, yaitu meratakan informasi dalam mempengaruhi pemilih datang ke TPS, tambah Husni. Tetapi bukan hanya KPU yang melakukan sosialisasi, tetapi juga sosialisasi dari calon atau partai politik, sehingga masyarakat datang ke TPS sudah mempunyai pilihan. Untuk itu, KPU kabupaten/kota harus bisa mengelola kampanye dan informasi pilkada agar bisa merata ke semua masyarakat, sehingga KPU tidak dianggap sebagai penyebab partisipasi turun. Ini tantangan KPU dalam pilkada serentak yang mempunyai target partisipasi minimal lebih tinggi dari pilkada sebelumnya.

Sumber : http://www.kpu.go.id/



Parpol Peserta

dpt-legislatif2-e1427718180502 dct-dpr-ri1-e1427718403386 dct-dpd-ri1-e1427718485266 dct-dprd-provinsi1-e1427718580728 dct-dprd-kabupaten1-e1427719438801 scan-c1-legislatif1-e1427719699166 dpt-pilpres-e1427720419916 dpkhusus-pilpres-e1427720525741 scan-c1-pilpres2-e1427720803793

BERITA TERBARU