Get Adobe Flash player

AGENDA TAHUNAN KPU

1. Pemilu BUPATI 2008
2. Pemilu LEGISLATIF 2009
3. Pemilu PRESIDEN 2009
4. Pemilu GUBERNUR 2012
5. Pemilu BUPATI 2013
6. Pemilu LEGISLATIF 2014
7. Pemilu PRESIDEN 2014

GALERY KEGIATAN KPU KUBU RAYA

Demokrasi Tanpa Pelestarian Lingkungan Akan Terganggu

Demokrasi tanpa

Jambi, kpu.go.id- Semangat menjadikan bumi lebih baik dan turut serta menjaga pelestarian lingkungan, Komisi Pemilihan Uzmum (KPU) RI menggelar penanaman “pohon demokrasi”. Kegiatan penghijauan ini ialah upaya untuk memulihkan dan memelihara kondisi alam agar dapat terus berproduksi dan berfungsi secara optimal, Jumat (4/3/2016).

Bertempat di Hutan Kota Jambi, Ketua KPU RI Husni Kamil Manik bersama Anggota KPU Sigit Pamugkas serta peserta Konsolidasi Nasional (Konsolnas) Sosialisasi dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Tahun 2016, melakukan penanaman pohon sebagai bentuk keperdulian Lembaga KPU RI untuk turut serta menjaga pelestarian  lingkungan.

Dalam keterangannya sebelum melakukan penanaman, Husni mengajak kepada seluruh peserta untuk menanam pohon sebanyak-banyaknya guna mengantisipasi global warming agar tidak semakin parah.

"Kita harus berupaya menanam sebanyak-banyakbya pohon untuk mengupayakan bagaimana lingkungan kita terpelihara," kata Husni.

Menurutnya, lingkungan yang terpelihara kelestariannya turut serta menjaga keberlangsungan demokrasi yang selama ini di bangun. KPU RI sebagai salah satu instrumen demokrasi, juga punya kewajiban menjaga lingkungan.

“Lingkugan yang baik maka kehidupan ikut baik. Demokrasi tanpa pemeliharaan pelestarian ligkungan maka akan ikut terganggu juga,” pungkasnya.

Indra Alamsyah dari Dinas Kehutanan Kota Jambi mengungkapkan menanam adalah ibadah. Sedangkan mengaja dan merawat adalah amanah.

“Jadi kami mendapat amanah dari Pak Ketua KPU RI menjaga pohon demokrasi yang ditanam ini,” ujar Indra.

Ia juga berharap, para peserta Konsolnas KPU RI yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia dapat membawa tumbuhan yang khas dari daerahnya masing-masing. Sehingga Taman Hutan Kota Jambi dapat memiliki beraneka ragam tumbuhan.

“Semoga kalau besok datang lagi ke jambi, dapat membawa tumbuhan dari masing-masing daerah,” harapnya yang disambut tepuk tangan para peserta.

Jenis tanaman yang ditanam ialah oleh para peserta ialah Pohon Ketapang Kencana. Secara bersama-bersama para peserta bergantian menanam pohon di lingkungan Hutan Kota Jambi. Diharapkan kedepannya, semangat demokrasi di Indonesia dapat tumbuh seperti pohon yang ditanam tersebut (ook/red. FOTO: Dosen/HUPMASKPU) (an)

Sumber : KPU.go.id

Kebijakan KPU Bersifat Objektif dan Berbasis Riset

Kebijakan KPU Bersifat Objektif

Jambi, kpu.go.id- Basis yang digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dalam hal merumuskan kebijakan tidak berdasarkan kepentingan politis dan juga kepentingan jangka pendek. Namun, basis yang digunakan lebih bersifat objektif dengan memedomani hasil riset, Kamis (3/3/2016).

“Dalam tiga tahun terakhir kita sudah membuat penelitian-penelitian untuk mendukung agar kebijakan yang diambil benar-benar objektif dengan memperhitungkan fakta lapangan. Ini merupakan program yang dibuat dari Pusat Pendidikan Pemilih,” ungkap Ketua KPU RI Husni Kamil Manik.

Hal tersebut dijelaskan Husni di sela-sela Konsolidasi Nasional (Konsolnas) Program Sosialisasi dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Tahun 2016 yang digelar di Jambi. Kegiatan yang diikuti oleh Komisioner KPU Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih se-Indonesia itu berlangsung dari tanggal 2-4 Maret 2016.

KPU RI memiliki program untuk meningkatkan partispasi masyarakat baik pada Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), maupun Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada), salah satunya program Pusat Pendidikan Pemilih melalui kegiatan riset.

Program lainnya yang dimiliki oleh KPU RI adalah Rumah Pintar Pemilu. Husni menginginkan, dalam membangun program tersebut yang terpenting adalah membuat sistem pengelolaannya, bukan sekedar fisiknya saja. Selain itu, pendidikan pemilih juga harus berlangsung secara berkesinambungan.

“Kita menginginkan agar pendidikan longtime, berkelanjutan. Tidak sporadis hanya ketika partisipasi rendah. Supaya pemilih kita menjadi pemilih yang rasional,” harap Husni.

Kedepan diharapkan, partisipasi masyarakat bukan hanya soal kehadiran pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS), tetapi bagaimana masyarakat ikut serta dalam setiap tahapan pemilu maupun pilkada seperti pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap ( DPT), kampanye, serta partisipasi dalam mengusulkan calon pemimpin.

Husni juga optimis, partisipasi masyarakat dalam Pilkada Tahun 2017 dan 2018 meningkat dibandingkan Pilkada 2015.

“Target partisipasi pemilih pada Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 77,5 pesen untuk pileg, pilpres dan pilkada. Kita optimis, untuk pilkada 2017 dan 2018 itu trennya naik,” pungkasnya.

Konsolnas Program Sosialisasi dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat digelar guna membahas bagaimana mengelola program tahun 2016 ini bisa lebih efketif dan dapat dijadikan landasan awal persiapan untuk pemilu nasional serentak tahun 2019.

Konsolnas dihadiri juga oleh seluruh Anggota KPU RI, Sekretaris Jenderal KPU RI Arif Rahman Hakim, Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas Sekretariat KPU Provinsi se-Indonesia, serta tamu undangan lainnya. (an)


Sumber : kpu.go.id


SITaP, Upaya Transparansi KPU di Tiap Tahapan



Jakarta, Seluruh data dan informasi pada sistem informasi tahapan pilkada (SITaP) pada dasarnya penting, namun perlu diperhatikan ada beberapa data yang paling banyak akan diakses dan diinginkan oleh stakeholder, Selasa (25/11).

“Informasi tahapan pencalonan meliputi daftar riwayat hidup, partai politik pendukung, visi misi pasangan calon pekerjaaan dan status pasangan calon, informasi hasil pemilihan serta informasi sengketa pemilihan adalah beberapa data yang intensitasnya cukup banyak diminta oleh publik, “ ujar Kepala Biro Teknis dan Hupmas Sigit Joyowardono.

Hal tersebut diungkapkan Sigit dalam acara rapat konsolidasi dan pemantapan peran sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta operator Sitap dalam penyelenggaraan tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2015 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta.

Sigit juga mengharapkan dengan keberadaan SITaP dapat dijadikan sebagai sumber informasi mengenai seluruh tahapan Pilkada tahun 2015.

“Dengan adanya SITaP, dapat dijadikan sebagai sarana bagi penyelenggara pemilu untuk menyampaikan data dan informasi yang update mengenai pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah” jelas Sigit.

Dalam kesempatan tersebut sigit juga menjelaskan bahwa data yang dimasukan kedalam SITaP haruslah valid dan sudah melalui proses verifikasi dan ketetapan dari masing-masing KPU di daerah.

“Data-data yang dimasukan kedalam SITaP adalah data resmi yang digunakan dalam proses pemilihan dan validitas datanya sudah melalui verifikasi dan persetujuan pejabat berwenang, jangan sampai data-data yang dimasukan kedalam SITaP menurut alam fikiran masing-masing,” ingat Sigit.

Sementara itu, terkait dengan logistik Pilkada yang pada tahap ini memasuki masa distribusi, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU, Arif Rahman Hakim, mengingatkan untuk melaksanakan tahapan tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

“Saya ingatkan untuk logistik bisa tersalurkan tepat pada waktunya nanti,” pungkas Arif.

Rapat koordinasi hari ke-2 ini membahas isu-isu aktual terkait penyelenggaraan tahapan Pilkada 2015. Termasuk di dalamnya membahas logistik, keuangan, pemungutan dan penghitungan suara dan lainnya. Rapat diikuti oleh seluruh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang sedang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2015.

Sumber : kpu.go.id

KPU Kalbar Sosialisasi SimPAW



Pontianak, kpu-kalbarprov.go.id - Jumat(29/10/15), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat mensosialisasikan sistem manajemen pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR/DPD RI, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota yang dirilis olek KPU RI. Sistem ini berfungsi dalam pelaksanaan input/entry data, proses administrasi, hingga output berupa keputusan tentang siapa kandidat yang akan menggantikan anggota sebelumnya.

Seperti diketahui, anggota DPR, DPRD Provinsi, dan Kabupaten/Kota akan digantikan apabila ada anggota dewan yang meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan oleh partai politik. Untuk itu, KPU perlu membangun sistem manajemen yang aksesebel dan mempermudah pergantian, apabila terdapat proses yang tidak sesuai dengan prosedur.

Sistem manajemen itu bertujuan untuk memudahkan, mengontrol, dan membantu pelaksanaan proses PAW anggota DPR/DPD RI, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota khususnya di Provinsi Kalimatan Barat.

“Selain untuk memudahkan, mengontrol, dan membantu KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan PAW, sistem itu juga dimaksudkan untuk mendeteksi atau mengetahui sampai sejauh mana dalam dekade lima tahun kedepan menjelang Pemilu 2019.

Selain memberi kemudahan bagi KPU sebagai penanggungjawab penyelenggaraan pemilu, sistem tersebut juga dapat memberikan gambaran bagi lembaga riset untuk memetakan persoalan dan dinamika selama proses pergantian tersebut. Hal ini juga bertujuan agar setiap proses PAW dapat diakses publik secara langsung dan transparan.

Khusus proses PAW Anggota DPR/DPD RI, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota, KPU berpedoman pada peraturan peundang-undangan yang belaku.

Acara yang berlangsung di Aula Lt.2 KPU Provinsi Kalimantan Barat ini dibuka langsung oleh Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat Umi Rifdiyawaty, didampingi seluruh anggota Komisoner, Sekretaris, Jajaran Sekretariat. Dihadiri juga oleh Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi, Sekretariat Dewan Provinsi, Biro Pemerintahan Provinsi, serta Ketua KPU Kabupaten/Kota atau Divisi yang membidangi PAW se-Provinsi Kalimantan Barat.

sumber : http://kpu-kalbarprov.go.id

Parpol Peserta Pemilu 2014

dpt-legislatif2-e1427718180502 dct-dpr-ri1-e1427718403386 dct-dpd-ri1-e1427718485266 dct-dprd-provinsi1-e1427718580728 dct-dprd-kabupaten1-e1427719438801 scan-c1-legislatif1-e1427719699166 dpt-pilpres-e1427720419916 dpkhusus-pilpres-e1427720525741 scan-c1-pilpres2-e1427720803793