Get Adobe Flash player

AGENDA TAHUNAN KPU

1. Pemilu BUPATI 2008
2. Pemilu LEGISLATIF 2009
3. Pemilu PRESIDEN 2009
4. Pemilu GUBERNUR 2012
5. Pemilu BUPATI 2013
6. Pemilu LEGISLATIF 2014
7. Pemilu PRESIDEN 2014

GALERY KEGIATAN KPU KUBU RAYA

Tanggal 3 Juni 2015, KPU Terima DP4 Dari Mendagri

872015_dp4
Jakarta, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Ferry Kurnia Rizkiyansyah menyatakan bahwa prosesi pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2015 akan diawali dengan penyerahan Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo pada 3 Juni 2015 mendatang, (28/5).


Hal itu diungkapkanya saat Penyuluhan Peraturan KPU tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 di Ruang Sidang Utama KPU RI, Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta.


“Pada Tanggal 3 Juni 2015, KPU secara resmi akan menerima DP4 Pilkada yang akan diserahkan secara langsung oleh bapak Menteri Dalam Negeri kepada KPU. Itu menjadi poin penting bagi kami untuk melangkah dalam aktivitas pemutakhiran daftar pemilih,” kata Ferry dihadapan peserta penyuluhan.


Selanjutnya KPU akan melakukan analisis atas DP4 itu dengan daftar pemilih Pilpres 2014. Setelah diumumkan, DP4 hasil analisis itu akan digunakan oleh KPU/KIP kabupaten/kota dalam menyusun daftar pemilih pilkada.


“Setelah kita terima, DP4 itu akan kita analisis dan juga sinkronisasi dengan daftar pemilih terakhir, Pilpres 2014 yang lalu. Selesai analisis, kita umumkan, baru kita sampaikan pada teman-teman didaerah untuk dilakukan proses pemutakhiran,” tutur dia.


Ia berharap setelah KPU kabupaten/kota menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS), masyarakat dapat memberi tanggapan dan masukan untuk meningkatkan akurasi dan penyempurnaan daftar pemilih tersebut.


“DPS yang sudah dilakukan coklit dilapangan ini perlu kiranya mendapat tanggapan dan masukan dari masyarakat untuk perbaikan proses aktivitas pemutakhiran data pemilih yang ada. Kita berharap ada dukungan masyarakat, jika diyakini ada pemilih yang belum terdaftar dalam DPS yang disusun,” urainya.


Mengingat mobilitas pemilih yang dinamis, KPU akan memberi ruang kepada pemilih yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) melalui Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Pada pilkada serentak ini, KPU memfasilitasi pemilih tersebut melalui DPTb-1 dan DPTb-2.


“Perlu kita pahami bahwa urusan pemilih dan kependudukan ini sangat dinamis, maka KPU memberi ruang kepada pemilih yang belum ter-cover dalam DPT. Hal itu kita tuangkan dalam Daftar Pemilih Tambahan. Jadi tetap ada ruang bapak/ibu sekalian, misalnya konstituen bapak/ibu sekalian belum terdaftar dalam DPT, nantinya ada ruang yang namanya Daftar Pemilih Tambahan,” lanjut dia.


Kebijakan itu diuraikan dalam pasal 20 hingga pasal 30 PKPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU No. 4 Tahun 2015 dapat diunduh di sini /red.)


Penyuluhan PKPU pelaksanaan pilkada serentak yang dihadiri oleh 12 Partai Politik peserta pemilu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemerhati pemilu, dan media massa itu akan berlangsung selama 2 (dua) hari (Kamis dan Jumat, 28, 29 Mei 2015) di Ruang Sidang Utama KPU RI.


Kegiatan tersebut dilakukan untuk memberikan pemahaman dan persepsi yang sama mengenai PKPU yang telah disusun oleh KPU dalam penyelenggaraan pilkada serentak sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.


Sumber : kpu.go.id




Pemilu Harus Kreatif Tanpa Stigma Negatif Masyarakat

822015_riset1

Surabaya, Berkaca pada Pemilihan Umum Tahun 2014, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berpengalaman bekerja ditengah keterbatasan anggaran. Untuk itu, KPU harus bisa bekerja lebih kreatif, karena penyelenggaraan pemilu itu jangan sampai ada kesan menyeramkan atau stigma negatif di masyarakat. Masyarakat harus merasa nyaman untuk memilih kandidat yang mereka sukai, Selasa (13/5).

KPU telah menyelenggarakan berbagai kegiatan, antara lain duta pemilu, lomba jingle, maskot pemilu, dan aktivitas penting lainnya. Kegiatan tersebut bisa disinergikan dengan pusat pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Jadi, sosialisasi aktif itu tidak hanya menempelkan baliho, poster, dan flyer, tetapi harus ada desain khusus yang efektif, sehingga penting adanya riset pemilu.

"KPU juga harus menyiapkan berbagai perangkat untuk mendukung akses data bagi publik, kemudian merekrut jaringan kehumasan. Selanjutnya, media relation juga penting untuk dilakukan, antara lain media visit, press release, press tour, dan coffee morning, serta pemanfaatan media sosial juga harus optimal dalam upaya memberikan informasi kegiatan KPU dan penyelenggaraan pemilu," papar Komisioner KPU RI Ferry Kurnia Riskiyansyah dalam kegiatan Konsolidasi Program Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat di Surabaya.

Sementara itu, Ketua KPU RI Husni Kamil Manik menegaskan partisipasi masyarakat tidak hanya pada saat pemungutan suara, tetapi dari proses awal sampai akhir tahapan pemilu dibutuhkan partisipasi masyarakat. Mengukur partisipasi masyarakat pada saat pemungutan suara memang lebih mudah menghitungnya, tetapi sulit mengukur partisipasi masyarakat dalam pemutakhiran data pemilih, seperti mengecek DPS, DPSHP, dan DPT, serta keikutsertaan masyarakat dalam kampanye.

"Pada semua tahapan, partisipasi masyarakat sangat penting, karena pada masa orde baru itu dimanipulasi, karena cenderung dimobilisasi oleh kekuatan kekuasaan pada waktu itu. Untuk itu, jika ingin meneruskan kualitas penyelenggaraan pemilu yang demokratis, istilah mobilisasi itu tadi dirubah arahnya menjadi partisipasi. Meskipun masih saja ada upaya mobilisasi, kalau dulu oleh kekuasaan, sekarang bergeser ke politik uang," ujar Husni.

Sosialisasi penting dilakukan sesuai porsi dan target, yaitu meratakan informasi dalam mempengaruhi pemilih datang ke TPS, tambah Husni. Tetapi bukan hanya KPU yang melakukan sosialisasi, tetapi juga sosialisasi dari calon atau partai politik, sehingga masyarakat datang ke TPS sudah mempunyai pilihan. Untuk itu, KPU kabupaten/kota harus bisa mengelola kampanye dan informasi pilkada agar bisa merata ke semua masyarakat, sehingga KPU tidak dianggap sebagai penyebab partisipasi turun. Ini tantangan KPU dalam pilkada serentak yang mempunyai target partisipasi minimal lebih tinggi dari pilkada sebelumnya.

Sumber : http://www.kpu.go.id/



Sosialisasi Dan Pendidikan Pemilih Harus Tertata Dan Sistematis

822015_riset1

Surabaya, Sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) harus tertata dan sistematis. Seperti Relawan Demokrasi (Relasi) pada Pemilu 2014 yang juga tertata dan sistematis, sehingga target untuk seluruh Indonesia sama, Selasa (12/5).

KPU juga memberikan penghargaan terhadap hasil kegiatan sosialisasi. Kemudian tahun 2015 juga akan memasuki tahapan pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, selanjutnya nantinya akan ada pemilu serentak. Untuk itu, KPU harus mempunyai strategi yang lebih baik dalam hal sosialisasi dan pendidikan pemilih. Target tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu itu harus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga pemilu nasional lima tahun ke depan mempunyai target 80 persen.

Hal tersebut, disampaikan Komisioner KPU RI, Arief Budiman dalam sambutan pembukaan acara Konsolidasi Program Sosialisasi dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu di aula kantor KPU Kota Surabaya.

Kegiatan yang diselenggarakan selama tiga hari tersebut diikuti oleh Anggota KPU Provinsi Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, serta Kabag/Kasubbag dari Sekretariat KPU Provinsi yang juga membidangi sosialisasi dan pendidikan pemilih dari 34 provinsi seluruh Indonesia.

"Target yang dibebankan kepada penyelenggaraan pilkada 2017 itu akan lebih tinggi dari pilkada 2015, sehingga diharapkan ada progresifitasnya, peningkatan dari tahun ke tahun. Harapannya juga dukungan anggaran bisa memadai, karena sosialisasi sekarang ditempatkan cukup penting," ujar Arief yang didampingi Komisioner KPU RI Sigit Pamungkas dan Juri Ardiantoro, serta Kepala Biro Teknis dan Hupmas KPU RI Sigit Joyowardono.

Pada kesempatan tersebut, Komisioner KPU RI Sigit Pamungkas juga mengungkapkan hal paling mudah melihat sukses atau tidaknya pemilu itu dilihat dari tingkat partisipasinya. Sosialisasi itu sebuah siklus, maka ke depan sosialisasi harus dibuat konsep kegiatan peningkatan partisipasi sebagai sebuah siklus, sehingga tidak hanya pada saat penyelenggaraan pemilu, tetapi juga di pasca pemilu.

Sementara itu Kepala Biro Teknis dan Hupmas KPU RI Sigit Joyowardono juga mengharapkan kegiatan konsolidasi ini bisa memadukan pemahaman yg sama mengenai fungsi dan tugas KPU dari tingkat pusat sampai daerah dalam kegiatan sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat untuk menyongsong tahapan pilkada.

KPU ingin membangun program sosialisasi sebagai penyedia informasi dan model pendidikan pemilih yang efektif bagi masyarakat, tambah Sigit Joyo. Materi konsolidasi yang juga disajikan adalah riset partisipasi masyarakat, kemudian ada gagasan pembangunan pusat pendidikan pemilih, dan juga materi keterbukaan informasi dalam tahapan pilkada.

Sumber : http://www.kpu.go.id/



Tiga Persyaratan Yang Wajib Dipenuhi Calon Kepala Daerah Saat Pendaftaran

182015_syaratcalon

Mataram, Dalam proses pencalonan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) serentak 2015, KPU mensyaratkan tiga hal yang wajib dipenuhi oleh pasangan calon yang akan mendaftarkan diri.

Tiga syarat mutlak itu adalah, memperoleh kursi 20 persen atau 25 persen suara sah (berlaku bagi parpol yang memiliki kursi di DPRD), diajukan oleh pengurus yang sah sesuai tingkatannya, dan melampirkan persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai masing-masing.

“Ketiga syarat mutlak itu harus dipenuhi oleh pasangan calon dalam proses pendaftaran. Pengurus yang sah sesuai tingkatannya dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK) kepengurusan yang sah. Sedangkan persetujuan dari DPP dibuktikan dengan SK dari DPP. Yang terakhir ini adalah sesuatu yang baru dalam proses pencalonan pilkada 2015,” terang anggota KPU, Hadar Nafis Gumay, dalam bimtek penyelenggaraan pilkada gelombang III di Kota Mataram, NTB, Rabu (29/4).

Menurut Hadar, pada prinsipnya, dalam tahapan pencalonan maupun pendaftaran calon pilkada 2015, KPU masih menggunakan pendekatan yang sama dengan yang diterapkan pada pelaksanaan pemilu sebelumnya.

“KPU masih menerapkan pendekatan yang sama dengan pemilu sebelumnya. Yang kami jadikan pegangan adalah yang terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum dan HAM,” tandas anggota KPU Divisi Teknis Pemilu itu.

Pendekatan yang sama itu, lanjut Hadar, meliputi seluruh proses tahapan pencalonan dan pendaftaran calon, termasuk pengumuman pendaftaran, syarat dukungan untuk pasangan calon perseorangan, verifikasi, maupun pemeriksaan kesehatan.

Pada proses pengumuman pendaftaran misalnya, KPU setempat harus mengumumkan atau memublikasikan tempat dan waktu penyerahan dokumen, syarat-syarat pencalonan dan syarat calon, serta keputusan KPU setempat terkait syarat pencalonan baik yang diajukan oleh partai atau gabungan partai maupun pasangan calon perseorangan.

Ketentuan syarat dukungan untuk pasangan calon perseorangan juga masih sama, yakni daftar dukungan harus sama jumlahnya dengan lembar fotokopi dukungan yang dibuat per desa, dan sebarannya minimal 50 persen cakupan wilayah pemilihannya. Untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, sebarannya minimal 50 persen jumlah kabupaten/kota, sedangkan pada pemilihan bupati/walikota dan wakil bupati/walikota, sebarannya minimal 50 persen jumlah kecamatan.

Dalam verifikasi syarat dukungan, KPU juga harus melakukan pengecekan administrasi dan faktual serta membuat berita acara atas hasil verifikasi tersebut.

Proses pemeriksaan kesehatan calon juga masih dengan pendekatan yang sama. KPU bekerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam membuat standar pemeriksaan kesehatan. Standar itu kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) KPU. IDI juga memberikan rekomendasi rumah sakit yang akan dijadikan tempat bagi pemeriksaan kesehatan pasangan calon.

“Hasil pemeriksaan itu sifatnya final, artinya tidak ada second opinion,” tegas Hadar.

Sumber : http://www.kpu.go.id/



Parpol Peserta Pemilu 2014

dpt-legislatif2-e1427718180502 dct-dpr-ri1-e1427718403386 dct-dpd-ri1-e1427718485266 dct-dprd-provinsi1-e1427718580728 dct-dprd-kabupaten1-e1427719438801 scan-c1-legislatif1-e1427719699166 dpt-pilpres-e1427720419916 dpkhusus-pilpres-e1427720525741 scan-c1-pilpres2-e1427720803793