Get Adobe Flash player

AGENDA TAHUNAN KPU

1. Pemilu BUPATI 2008
2. Pemilu LEGISLATIF 2009
3. Pemilu PRESIDEN 2009
4. Pemilu GUBERNUR 2012
5. Pemilu BUPATI 2013
6. Pemilu LEGISLATIF 2014
7. Pemilu PRESIDEN 2014

GALERY KEGIATAN KPU KUBU RAYA

Sosialisasi Dan Pendidikan Pemilih Harus Tertata Dan Sistematis

822015_riset1

Surabaya, Sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) harus tertata dan sistematis. Seperti Relawan Demokrasi (Relasi) pada Pemilu 2014 yang juga tertata dan sistematis, sehingga target untuk seluruh Indonesia sama, Selasa (12/5).

KPU juga memberikan penghargaan terhadap hasil kegiatan sosialisasi. Kemudian tahun 2015 juga akan memasuki tahapan pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, selanjutnya nantinya akan ada pemilu serentak. Untuk itu, KPU harus mempunyai strategi yang lebih baik dalam hal sosialisasi dan pendidikan pemilih. Target tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu itu harus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga pemilu nasional lima tahun ke depan mempunyai target 80 persen.

Hal tersebut, disampaikan Komisioner KPU RI, Arief Budiman dalam sambutan pembukaan acara Konsolidasi Program Sosialisasi dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu di aula kantor KPU Kota Surabaya.

Kegiatan yang diselenggarakan selama tiga hari tersebut diikuti oleh Anggota KPU Provinsi Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, serta Kabag/Kasubbag dari Sekretariat KPU Provinsi yang juga membidangi sosialisasi dan pendidikan pemilih dari 34 provinsi seluruh Indonesia.

"Target yang dibebankan kepada penyelenggaraan pilkada 2017 itu akan lebih tinggi dari pilkada 2015, sehingga diharapkan ada progresifitasnya, peningkatan dari tahun ke tahun. Harapannya juga dukungan anggaran bisa memadai, karena sosialisasi sekarang ditempatkan cukup penting," ujar Arief yang didampingi Komisioner KPU RI Sigit Pamungkas dan Juri Ardiantoro, serta Kepala Biro Teknis dan Hupmas KPU RI Sigit Joyowardono.

Pada kesempatan tersebut, Komisioner KPU RI Sigit Pamungkas juga mengungkapkan hal paling mudah melihat sukses atau tidaknya pemilu itu dilihat dari tingkat partisipasinya. Sosialisasi itu sebuah siklus, maka ke depan sosialisasi harus dibuat konsep kegiatan peningkatan partisipasi sebagai sebuah siklus, sehingga tidak hanya pada saat penyelenggaraan pemilu, tetapi juga di pasca pemilu.

Sementara itu Kepala Biro Teknis dan Hupmas KPU RI Sigit Joyowardono juga mengharapkan kegiatan konsolidasi ini bisa memadukan pemahaman yg sama mengenai fungsi dan tugas KPU dari tingkat pusat sampai daerah dalam kegiatan sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat untuk menyongsong tahapan pilkada.

KPU ingin membangun program sosialisasi sebagai penyedia informasi dan model pendidikan pemilih yang efektif bagi masyarakat, tambah Sigit Joyo. Materi konsolidasi yang juga disajikan adalah riset partisipasi masyarakat, kemudian ada gagasan pembangunan pusat pendidikan pemilih, dan juga materi keterbukaan informasi dalam tahapan pilkada.

Sumber : http://www.kpu.go.id/



Tiga Persyaratan Yang Wajib Dipenuhi Calon Kepala Daerah Saat Pendaftaran

182015_syaratcalon

Mataram, Dalam proses pencalonan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) serentak 2015, KPU mensyaratkan tiga hal yang wajib dipenuhi oleh pasangan calon yang akan mendaftarkan diri.

Tiga syarat mutlak itu adalah, memperoleh kursi 20 persen atau 25 persen suara sah (berlaku bagi parpol yang memiliki kursi di DPRD), diajukan oleh pengurus yang sah sesuai tingkatannya, dan melampirkan persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai masing-masing.

“Ketiga syarat mutlak itu harus dipenuhi oleh pasangan calon dalam proses pendaftaran. Pengurus yang sah sesuai tingkatannya dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK) kepengurusan yang sah. Sedangkan persetujuan dari DPP dibuktikan dengan SK dari DPP. Yang terakhir ini adalah sesuatu yang baru dalam proses pencalonan pilkada 2015,” terang anggota KPU, Hadar Nafis Gumay, dalam bimtek penyelenggaraan pilkada gelombang III di Kota Mataram, NTB, Rabu (29/4).

Menurut Hadar, pada prinsipnya, dalam tahapan pencalonan maupun pendaftaran calon pilkada 2015, KPU masih menggunakan pendekatan yang sama dengan yang diterapkan pada pelaksanaan pemilu sebelumnya.

“KPU masih menerapkan pendekatan yang sama dengan pemilu sebelumnya. Yang kami jadikan pegangan adalah yang terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum dan HAM,” tandas anggota KPU Divisi Teknis Pemilu itu.

Pendekatan yang sama itu, lanjut Hadar, meliputi seluruh proses tahapan pencalonan dan pendaftaran calon, termasuk pengumuman pendaftaran, syarat dukungan untuk pasangan calon perseorangan, verifikasi, maupun pemeriksaan kesehatan.

Pada proses pengumuman pendaftaran misalnya, KPU setempat harus mengumumkan atau memublikasikan tempat dan waktu penyerahan dokumen, syarat-syarat pencalonan dan syarat calon, serta keputusan KPU setempat terkait syarat pencalonan baik yang diajukan oleh partai atau gabungan partai maupun pasangan calon perseorangan.

Ketentuan syarat dukungan untuk pasangan calon perseorangan juga masih sama, yakni daftar dukungan harus sama jumlahnya dengan lembar fotokopi dukungan yang dibuat per desa, dan sebarannya minimal 50 persen cakupan wilayah pemilihannya. Untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, sebarannya minimal 50 persen jumlah kabupaten/kota, sedangkan pada pemilihan bupati/walikota dan wakil bupati/walikota, sebarannya minimal 50 persen jumlah kecamatan.

Dalam verifikasi syarat dukungan, KPU juga harus melakukan pengecekan administrasi dan faktual serta membuat berita acara atas hasil verifikasi tersebut.

Proses pemeriksaan kesehatan calon juga masih dengan pendekatan yang sama. KPU bekerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam membuat standar pemeriksaan kesehatan. Standar itu kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) KPU. IDI juga memberikan rekomendasi rumah sakit yang akan dijadikan tempat bagi pemeriksaan kesehatan pasangan calon.

“Hasil pemeriksaan itu sifatnya final, artinya tidak ada second opinion,” tegas Hadar.

Sumber : http://www.kpu.go.id/



Hari Ketiga Konsultasi, KPU-DPR RI Bahas PKPU Pencalonan

kpu ri 3

Dalami Regulasi, KPU RI-Komisi II Kembali Bahas PKPU Penyelenggaraan Pilkada

kpu ri 2
Jakarta, kpu.go.id-  Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kembali menggelar rapat pendalaman regulasi terkait Peraturan KPU (PKPU) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak Tahun 2015, Rabu (1/4).

 

Menurut Komisioner KPU RI, Ida Budhiati, KPU daerah akan memulai tahapan pilkada dengan membentuk badan penyelenggara adhoc pada tanggal 19 April 2015 hingga tanggal 18 Mei 2019.

 

“Dalam jadwal, pembentukan PPK, PPS badan penyelenggara adhoc itu dilaksanakan pada tanggal 19 April sampai dengan tanggal 18 Mei Tahun 2015,” tuturnya dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

 

Hal tersebut dijadwalkan oleh KPU untuk memenuhi harapan terselenggaranya pemilihan yang berjalan lebih baik, lebih akurat, lebih tertib administrasi, dan meningkatkan profesionalisme penyelenggara pemilu.

 

“Kami diwanti-wanti agar penyelenggara lebih baik dalam mengelola tahapan pemilu. Lebih akurat, lebih tertib administrasi, dan meningkatkan kerja profesionalisme. Memperhatikan hal itu, pembentukan badan penyelenggara adhoc kami upayakan sudah selesai satu bulan sebelum PPK dan PPS melaksanakan tugasnya," lanjut Ida.

 

Dengan membentuk lembaga adhoc lebih awal, diharapkan KPU Kabupaten/Kota memiliki waktu yang cukup untuk memberikan bimbingan teknis yang memadai kepada PPK dan PPS.

 

“Sehingga ada waktu bagi KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan bimtek. Kemudian juga ada waktu bagi PPK, PPS untuk melakukan konsolidasi untuk pembentukan sekretariat,” ujar Ida.

 

Atas keterbatasan waktu tersebut, Ketua Komisi II DPR RI, Rambe Kamarul Zaman mengatakan, Komisi II DPR RI menargetkan pembahasan PKPU terkait penyelenggaraan pilkada dapat rampung sebelum tanggal 10 April 2015.

 

"Sebelum tanggal 10 April 2015 kami selesaikan. (pembahasan rancangan PKPU pilkada) Sehingga mulai besok dimulai pembahasan nya termasuk ketentuan Bawaslu," tuturnya. (ris/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)


  sumber : http://www.kpu.go.id

Parpol Peserta Pemilu 2014

dpt-legislatif2-e1427718180502 dct-dpr-ri1-e1427718403386 dct-dpd-ri1-e1427718485266 dct-dprd-provinsi1-e1427718580728 dct-dprd-kabupaten1-e1427719438801 scan-c1-legislatif1-e1427719699166 dpt-pilpres-e1427720419916 dpkhusus-pilpres-e1427720525741 scan-c1-pilpres2-e1427720803793